Indonesia jaman sekarang ini, semua harga meningkat, dan daya beli rakyat menurun. Namun ada satu jenis barang yang justru tampak semakin murah dan laris manis(selain pulsa operator telepon seluler tentunya) , yaitu segala hal berhubungan dengan ritual demokrasi, baik itu yang menyangkut pemilu presiden, pilkada propinsi maupun pilkada kotamadya/kabupaten.
Ritual demokrasi tidak terlepas dari kampanye. Sebenarnya kampanye ini sangatlah memakan biaya namun sekarang terlihat murah karena banyak pihak melakukannya. Saat ini bendera dan poster menjadi pemandangan setiap hari di sepanjang perjalanan dari rumah ke kantor maupun ke tempat lainnya melebihi lampu penerangan jalan. Sampai dirumah juga g beda jauh. Jika kita menonton televisi, di saluran televisi apapun kita akan dicekoki oleh iklan2 kampanye dengan slogannya seperti “hidup adalah perbuatan”, “coblos brengose”, dan slogan2 lainnya.
Berdasarkan berita tempo, untuk pemasangan iklan televisi pada periode Mei-Juni lalu saja, Soetrisno Bachir telah mengucurkan Rp 40 miliar lebih. Untuk orang awam seperti saya, mendengar menulis kata Rp. 1 m saja sudah sulit membayangkannya, apalagi Rp.40 miliar. Padahal, itu baru biaya untuk mengkampanyekan satu orang saja (selama 2 bulan).
Selain kampanye, untuk melakukan pemilu dan pilkada yang merupakan hajatan demokrasi diperlukan biaya lagi. Dana yang dikeluarkan KPU/KPUD untuk setiap pilkada sangat tidak sedikit. Yang paling fresh adalah pilkada gubernur Jatim yang baru dilakukan tadi pagi. Anggaran dana yang diperoleh KPUD Jatim untuk menyelenggarakan “pesta rakyat” tersebut sebesar Rp 600 miliar. Dan berdasarkan quick count, ternyata untuk pilkada Jatim perlu diadakan tahap 2 dikarenakan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tidak mencukupi kuota 30 %. Untuk itu, KPUD mengajukan dana lagi sebesar Rp.257 miliar. Kalikan saja dana tersebut dengan 33 propinsi yang ada di Indonesia. Ditambah lagi dana pilkada tingkat kota (misal: pilkada Bandung 15,4 miliar, pilkada Ngawi 12,5 miliar), dan tentunya dana pemilu 2009.
Kalo seluruh dana, baik untuk kampanye maupun dana penyelenggaraan pemilu digunakan untuk kepentingan hajat hidup rakyat kecil, misalnya untuk dana pemberikan bibit unggul ke petani, atau untuk bantuan modal usaha kecil, atau pengadaan lapangan kerja, saya rasa dana tersebut akan jauh lebih berbekas.
Demokrasi memang sungguh2 mahal, namun apakah dengan biaya sebesar itu akan menjamin bangsa ini untuk menjadi bangsa yang lebih maju? Saya rasa tidak. Negara yang sukses dengan sistem demokrasinya ya hanya Amerika saja dan sekutunya saja, dan menurut saya itu lebih disebabkan oleh budaya masyarakatnya saja yang rajin bekerja dan produktif (mau bentuk negaranya apa aja tetep aja sukses). Masih ingat irak dengan sistem otoriternya yang cukup maju, kini kondisinya justru menjadi carut marut setelah pemilu diselenggarakan.
Fakta menyebutkan, negara Qatar yang index demokrasinya berada di peringkat 142 dunia, jauh dibawah indonesia dengan peringkat 65 ter-demokrasi, merupakan negara peringkat ketiga pendapatan perkapita tertinggi didunia (Hanya dibawah Luxemburgh & Norway). Selain itu masih ada UEA, Bahrain, dan Kuwait yang juga termasuk negara maju yang tidak peduli setan dengan sistem demokrasi. Jadi, udah tau mahal, kenapa perlu memaksakan demokrasi??
